Koleksi

Advanced Search
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
Studi Pengembangan Commercial code di Bidang Pelayaran Laporan Final

Studi Pengembangan Commercial code di Bidang Pelayaran Laporan Final

Detail CantumanCite
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Detail CantumanCite
Himpunan Keputusan Menteri Dalam Paket Kebijaksanaan Deregulasi bidang perdagangan industri, pertanian dan perhubungan laut

Himpunan Keputusan Menteri Dalam Paket Kebijaksanaan Deregulasi bidang perdagangan industri, pertanian dan perhubungan laut

Detail CantumanCite
Undang-undang Perpajakan Beserta Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaan berikut Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan RI

Undang-undang Perpajakan Beserta Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaan berikut Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan RI

Detail CantumanCite
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan

Detail CantumanCite
Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 573 / KMK.05/1996 Tentang Tempat Penimbunan Sementara Menteri Keuangan Republik Indonesia

Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 573 / KMK.05/1996 Tentang Tempat Penimbunan Sementara Menteri Keuangan Republik Indonesia

Detail CantumanCite
Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 573/KMK.05/1996 Tentang Tempat Penimbunan Sementara

Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 573/KMK.05/1996 Tentang Tempat Penimbunan Sementara

Detail CantumanCite
Tatalaksana Pabean Di Bidang Impor ( Custom Fast Release System )

Tatalaksana Pabean Di Bidang Impor ( Custom Fast Release System )

Detail CantumanCite
Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat ( OPP/OPT) Tahun 2010 Di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat ( OPP/OPT) Tahun 2010 Di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Detail CantumanCite
Peraturan Kepala badan pengembangan sumber daya mansia perhubungan Nomor : SK.2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan

Peraturan Kepala badan pengembangan sumber daya mansia perhubungan Nomor : SK.2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan

Detail CantumanCite
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran : plus PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, PP No.81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian, PP No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran : plus PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, PP No.81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian, PP No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan

Detail CantumanCite
Otonomi Daerah Masa Depan :Kewenangan Pemerintah sesuai UU No: 22 Tahun 1999 UU No: 25 Tahun 1999 PP No.25 Tahun 2000

Otonomi Daerah Masa Depan :Kewenangan Pemerintah sesuai UU No: 22 Tahun 1999 UU No: 25 Tahun 1999 PP No.25 Tahun 2000

Detail CantumanCite
Keputusan Menteri perhubungan nomor : KM 24 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan pemanduan

Keputusan Menteri perhubungan nomor : KM 24 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan pemanduan

Detail CantumanCite
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan sistem logistik Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan sistem logistik Nasional

Detail CantumanCite
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan Di perairan dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan Di perairan dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan indonesia

Detail CantumanCite
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanCite
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Detail CantumanCite
Undang - Undang Pemerintah Daerah 2004 ( UU RI.32 Th 2004 )

Undang - Undang Pemerintah Daerah 2004 ( UU RI.32 Th 2004 )

Detail CantumanCite
Kumpulan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2000 Tentang tentang kenavigasian dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 82 tahun 2000 tentang karantina hewan

Kumpulan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2000 Tentang tentang kenavigasian dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 82 tahun 2000 tentang karantina hewan

Detail CantumanCite
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Detail CantumanCite
Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 8 tanggal 25 juli 1991 Tentang Kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1991

Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 8 tanggal 25 juli 1991 Tentang Kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1991

Detail CantumanCite
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanCite
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan

Detail CantumanCite
Himpunan Peraturan Tentang Pendidikan Tinggi Di indonesia Dilengkapi Pedoman Umum Akreditasi Nasional Perguruan Tingi 2004

Himpunan Peraturan Tentang Pendidikan Tinggi Di indonesia Dilengkapi Pedoman Umum Akreditasi Nasional Perguruan Tingi 2004

Detail CantumanCite
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1992

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1992

Detail CantumanCite
Buku Peraturan Tentang Baris Berbaris Angkatan Bersenjata (PBB_AB)

Buku Peraturan Tentang Baris Berbaris Angkatan Bersenjata (PBB_AB)

Detail CantumanCite
Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa ( Edisi Lengkap )

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa ( Edisi Lengkap )

Detail CantumanCite
Undang-undang HAM 1999 ; UU RI No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang HAM 1999 ; UU RI No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Detail CantumanCite
Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang Dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presdien

Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang Dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presdien

Detail CantumanCite
GBHN 99

GBHN 99

Detail CantumanCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Republik Indonesia"
Permintaan membutuhkan 0.04385 detik untuk selesai

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog